Berita Lainnya
Berita 20 Oct 2026 85.2K Republika

MUI Sesalkan Penundaan Kewajiban Sertifikasi Halal

Gambar artikel sertifikasi halal

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan kekecewaan mereka atas keputusan pemerintah yang menunda pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal hingga 18 Oktober 2028. Awalnya, aturan ini direncanakan akan diterapkan pada 18 Oktober 2026. Penundaan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan umat Islam terkait perlindungan konsumen Muslim.

Kritikan KH Muhammad Cholil Nafis

KH Muhammad Cholil Nafis, Wakil Ketua Umum MUI, mengkritik langkah pemerintah yang menunda implementasi aturan wajib halal. Menurutnya, penundaan ini sangat disayangkan karena aturan tersebut telah ditetapkan secara sah melalui undang-undang. Kiai Cholil bertanya-tanya mengapa pemerintah berani menunda keputusan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang.

Kiai Cholil menyampaikan kekecewaannya dalam sebuah pernyataan yang dikutip Republika dari laman resmi MUI Digital pada Ahad (18/10/2026). Ia menekankan bahwa meskipun pelaksanaan undang-undang jaminan produk halal ditunda di tingkat administrasi negara, aturan hukum syariah tetap berlaku dan mengikat bagi setiap individu Muslim.

Kewajiban Syariah Tak Berubah

Menurut Kiai Cholil, meskipun aturan ini tidak mengikat secara hukum undang-undang, namun tetap mengikat secara syariah. MUI mengimbau umat Islam untuk tetap selektif dalam memilih produk dan menghindari pembelian serta konsumsi produk yang belum memiliki label halal. Kiai Cholil juga menekankan pentingnya kesadaran pribadi dalam menjaga konsumsi halal, tanpa menunggu pelaksanaan undang-undang yang ditunda.

Pesan Penting bagi Umat Islam

Kiai Cholil menegaskan bahwa kewajiban mengkonsumsi produk halal adalah kewajiban individu bagi setiap Muslim. Ia menambahkan bahwa penundaan implementasi undang-undang tidak boleh menjadi alasan bagi masyarakat untuk mengabaikan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun pemerintah menunda pelaksanaan undang-undang, namun bagi umat Islam, kewajiban mengkonsumsi produk halal tidak boleh ditunda.

Kekhawatiran MUI dan Dampak Industri

Kekhawatiran MUI atas penundaan pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal ini mencerminkan pentingnya perlindungan konsumen Muslim. MUI berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali keputusan tersebut dan memastikan bahwa produk-produk yang beredar di pasaran memenuhi standar halal.

Penundaan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang keseriusan pemerintah dalam melindungi konsumen Muslim. MUI berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan yang jelas tentang alasan penundaan tersebut dan memastikan bahwa produk-produk yang beredar di pasaran aman dan halal untuk dikonsumsi.

Selain itu, MUI juga mengimbau umat Islam untuk tetap waspada dan selektif dalam memilih produk. Umat Islam diharapkan dapat memeriksa label halal pada produk sebelum membelinya dan menghindari produk yang tidak memiliki label halal. MUI juga menekankan pentingnya kesadaran pribadi dalam menjaga konsumsi halal dan tidak mengandalkan sepenuhnya pada peraturan pemerintah.

Dalam konteks yang lebih luas, penundaan pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal ini dapat berdampak pada industri makanan dan minuman di Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang telah mempersiapkan diri untuk memenuhi standar halal mungkin akan mengalami kerugian akibat penundaan tersebut. Oleh karena itu, MUI berharap pemerintah dapat mempertimbangkan dampak penundaan tersebut terhadap industri dan konsumen.

Harapan MUI

Secara keseluruhan, kekecewaan MUI atas penundaan pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal mencerminkan pentingnya perlindungan konsumen Muslim dan keseriusan pemerintah dalam memastikan produk-produk yang beredar di pasaran memenuhi standar halal. MUI berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali keputusan tersebut dan memastikan bahwa produk-produk yang beredar di pasaran aman dan halal untuk dikonsumsi oleh umat Islam.