Berita Lainnya
Berita 28 Oct 2026 17.4K Antara

MPU Aceh Tengah Bertekad Berantas Riba dan Rentenir

Majelis Pemusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tengah menegaskan komitmen untuk mencegah praktik riba dan rentenir.

Langkah ini dipandang penting untuk memperkuat penerapan syariat Islam di bidang ekonomi masyarakat setempat.

Komitmen itu muncul dalam lokakarya ulama dan umara yang digelar di Takengon pada Selasa.

Forum itu menjadi ruang bagi ulama dan pemerintah untuk membahas persoalan ekonomi masyarakat serta mencari solusi sesuai tuntunan Islam.

Dalam forum tersebut, salah satu hasil rekomendasi dibacakan oleh Wakil Ketua MPU Aceh Tengah, Tgk Risma Hambali.

Ia menekankan pentingnya pemerintah melarang praktik muamalah yang bertentangan dengan syariat Islam, khususnya praktik rentenir.

Penekanan ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan tidak hanya menjadi wacana, tetapi perlu diwujudkan melalui kebijakan yang jelas.

Rekomendasi Lokakarya

Rekomendasi lain dari lokakarya mencakup beberapa langkah.

  1. Pertama, pemerintah bersama DPRK Aceh Tengah perlu menyusun regulasi berupa qanun atau peraturan daerah tentang pelarangan praktik muamalah riba. Kehadiran regulasi diharapkan memberi dasar hukum yang tegas bagi upaya pencegahan.
  2. Kedua, para pakar didorong untuk mengembangkan konsep ekonomi berbasis syariat sebagai alternatif bagi masyarakat. Alternatif ini penting agar masyarakat tidak hanya dilarang melakukan praktik tertentu, tetapi juga memiliki pilihan ekonomi yang sesuai prinsip Islam.
  3. Ketiga, dai, tengku, dan tenaga pendidik diajak untuk terus memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai bahaya praktik riba dan pentingnya bermuamalah sesuai tuntunan Islam. Dengan edukasi yang berkelanjutan, masyarakat diharapkan lebih memahami dampak praktik tersebut dan memilih cara bermuamalah yang benar.

Sinergi Ulama dan Umara

Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, menyampaikan pentingnya sinergi antara ulama dan umara dalam menjawab persoalan masyarakat.

Menurutnya, komitmen keagamaan perlu diwujudkan melalui langkah nyata yang menyentuh kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi dan penguatan penerapan syariat Islam.

Pernyataan ini menegaskan bahwa peran ulama dan pemerintah harus berjalan bersama.

Ulama memberikan arahan keagamaan, sedangkan pemerintah menyediakan kebijakan dan dukungan institusional.

Sinergi tersebut diharapkan mampu menghasilkan keputusan yang tidak hanya sesuai syariat, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh Tengah.

Pengembangan Alternatif Ekonomi Syariah

Haili juga menilai bahwa upaya mencegah praktik riba perlu diiringi dengan pengembangan alternatif ekonomi yang sesuai prinsip syariah.

Tujuannya agar masyarakat memiliki pilihan dalam memenuhi kebutuhan dan menjalankan usaha.

Pernyataan ini sejalan dengan rekomendasi yang mendorong pengembangan konsep ekonomi berbasis syariat.

Dengan adanya alternatif, masyarakat tidak merasa terbatasi, tetapi justru mendapat jalur ekonomi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai keagamaan.

Dalam konteks ini, pencegahan riba tidak dilihat sebagai pembatasan semata, melainkan sebagai upaya mengarahkan masyarakat ke sistem ekonomi yang lebih adil dan sesuai syariat.

Tindak Lanjut Kesepakatan

Kesepakatan lokakarya tersebut menjadi landasan awal untuk mendorong tindak lanjut.

Tindak lanjut itu mencakup penyusunan regulasi, penguatan edukasi masyarakat, serta pengembangan konsep ekonomi syariah di Kabupaten Aceh Tengah.

Dengan landasan awal ini, diharapkan proses selanjutnya dapat berjalan lebih terarah.

Regulasi akan memberi kerangka hukum, edukasi akan membentuk pemahaman masyarakat, dan pengembangan ekonomi syariah akan menyediakan alternatif praktis.

Ketiga unsur ini saling melengkapi agar komitmen MPU Aceh Tengah benar-benar terwujud di tengah masyarakat.

Penguatan Komitmen dan Kolaborasi

Forum ulama dan umara di Takengon menunjukkan bahwa isu riba dan rentenir menjadi perhatian bersama.

MPU Aceh Tengah menunjukkan komitmen kuat dalam upaya mencegah praktik tersebut sebagai langkah penting untuk memperkuat penerapan syariat Islam dalam bidang ekonomi masyarakat setempat.

Melalui rekomendasi yang dibacakan oleh Wakil Ketua MPU Aceh Tengah, Tgk Risma Hambali, forum itu menekankan pentingnya pemerintah melarang praktik muamalah yang bertentangan dengan syariat Islam, khususnya praktik rentenir.

Penekanan ini menegaskan bahwa tindakan pencegahan perlu dimulai dari kebijakan yang jelas, sehingga masyarakat mengetahui batas-batas muamalah yang sesuai dengan tuntunan Islam.

Penyusunan Qanun dan Kolaborasi

Rekomendasi mengenai penyusunan qanun atau peraturan daerah juga menegaskan perlunya kolaborasi antara pemerintah dan DPRK Aceh Tengah.

Kolaborasi ini penting karena regulasi yang baik membutuhkan pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif daerah.

Dengan regulasi yang disusun secara bersama, diharapkan aturan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Regulasi tersebut juga diharapkan menjadi dasar bagi penegakan aturan di lapangan, sehingga praktik muamalah riba dapat dicegah secara lebih sistematis.

Peran Pakar

Dorongan kepada para pakar untuk mengembangkan konsep ekonomi berbasis syariat menjadi bagian penting dari rekomendasi.

Konsep ini diharapkan menjadi alternatif bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi.

Dengan adanya alternatif, masyarakat dapat memilih cara bermuamalah yang sesuai dengan prinsip syariah.

Langkah ini juga menunjukkan bahwa pencegahan riba tidak hanya berfokus pada larangan, tetapi juga pada penyediaan solusi.

Para pakar diharapkan mampu merumuskan konsep yang praktis dan dapat diterapkan oleh masyarakat Aceh Tengah dalam kehidupan sehari-hari.

Peran Pendidikan dan Dakwah

Ajakan kepada dai, tengku, dan tenaga pendidik untuk terus memberikan pencerahan juga menunjukkan pentingnya peran pendidikan dan dakwah.

Masyarakat perlu terus mendapat penjelasan mengenai bahaya praktik riba dan pentingnya bermuamalah sesuai tuntunan Islam.

Peran dai, tengku, dan tenaga pendidik sangat strategis karena mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Melalui pencerahan yang berkelanjutan, diharapkan masyarakat semakin memahami bahwa praktik riba bertentangan dengan syariat dan dapat membawa dampak negatif.

Pemahaman ini menjadi dasar bagi perubahan perilaku ekonomi masyarakat.

Sinergi Ulama dan Umara

Pernyataan Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, memperkuat pentingnya sinergi antara ulama dan umara.

Menurutnya, komitmen keagamaan perlu diwujudkan melalui langkah nyata yang menyentuh kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi dan penguatan penerapan syariat Islam.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan riba dan rentenir tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja.

Ulama dan pemerintah perlu bekerja sama agar kebijakan yang diambil benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Sinergi ini juga diharapkan mampu memperkuat penerapan syariat Islam dalam bidang ekonomi di Aceh Tengah.

Alternatif Ekonomi Syariah

Lebih lanjut, Haili menilai bahwa upaya mencegah praktik riba perlu diiringi dengan pengembangan alternatif ekonomi yang sesuai prinsip syariah.

Tujuannya agar masyarakat memiliki pilihan dalam memenuhi kebutuhan dan menjalankan usaha.

Pernyataan ini menegaskan bahwa pencegahan tidak boleh berhenti pada larangan, tetapi harus diikuti dengan penyediaan alternatif.

Dengan pilihan yang sesuai syariah, masyarakat diharapkan dapat menjalankan usaha tanpa harus terlibat dalam praktik yang bertentangan dengan tuntunan Islam.

Hal ini juga menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat.

Landasan Tindak Lanjut

Kesepakatan lokakarya tersebut menjadi landasan awal untuk mendorong tindak lanjut berupa penyusunan regulasi, penguatan edukasi masyarakat, serta pengembangan konsep ekonomi syariah di Kabupaten Aceh Tengah.

Landasan awal ini penting sebagai pijakan bagi langkah-langkah berikutnya.

Dengan adanya kesepakatan, pemerintah dan MPU memiliki arah yang sama dalam upaya mencegah riba dan rentenir.

Penyusunan regulasi akan memberi kerangka hukum, penguatan edukasi akan membentuk pemahaman, dan pengembangan ekonomi syariah akan menyediakan alternatif.

Ketiga langkah ini diharapkan dapat berjalan beriringan agar komitmen MPU Aceh Tengah benar-benar terwujud.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, lokakarya ulama dan umara di Takengon mencerminkan komitmen bersama antara ulama dan pemerintah.

MPU Aceh Tengah menunjukkan komitmen kuat dalam upaya mencegah praktik riba dan rentenir sebagai langkah penting untuk memperkuat penerapan syariat Islam dalam bidang ekonomi masyarakat setempat.

Rekomendasi yang dibacakan oleh Tgk Risma Hambali menekankan pentingnya pemerintah melarang praktik muamalah yang bertentangan dengan syariat Islam, khususnya praktik rentenir.

Sementara itu, Bupati Haili Yoga menegaskan pentingnya sinergi antara ulama dan umara serta perlunya alternatif ekonomi yang sesuai prinsip syariah.

Dengan landasan awal dari kesepakatan lokakarya, diharapkan tindak lanjut dapat dilakukan secara konsisten agar masyarakat Aceh Tengah memiliki sistem ekonomi yang sesuai dengan tuntunan Islam.