Hima: Konsep Islam Lindungi Hutan dan Lahan
Indonesia merupakan negara yang memiliki luas kawasan hutan dan lahan lindung yang sangat signifikan. Hamparan hutan hijau yang membentang di berbagai penjuru negeri ini bukan sekadar panorama alam yang memanjakan mata, melainkan juga menjadi habitat alami bagi beragam spesies tumbuhan maupun satwa. Namun, realita yang muncul belakangan ini menunjukkan bahwa banyak di antara kawasan hutan tersebut tengah menghadapi ancaman serius berupa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah di seluruh Nusantara.
Kegagalan mengendalikan api di lahan-lahan gambut maupun hutan primer maupun sekunder ini memang patut mendapatkan sorotan khusus. Tidak hanya mengakibatkan kerusakan ekosistem yang berlangsung jangka panjang, peristiwa karhutla juga mengancam keselamatan flora dan fauna yang berdiam di dalamnya. Lebih dari itu, asap tebal yang dihasilkan dari pembakaran liar tersebut turut berdampak buruk bagi kondisi kesehatan warga yang tinggal di sekitar area terbakar.
Padahal, jauh sebelum isu kerusakan lingkungan menjadi pembahasan hangat di berbagai forum maupun media, ajaran Islam sudah memiliki mekanisme tersendiri dalam menjaga kelestarian alam. Salah satu pendekatan yang ditawarkan ialah melalui gagasan hima, yakni konsep penetapan kawasan tertentu yang dilindungi dan tidak boleh dimanfaatkan secara liar atau tanpa pengaturan.
Memaknai Hima sebagai Bentuk Perlindungan Kawasan
Menurut penuturan Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ulama terkemuka yang berkiprah dalam mazhab Syafi'i, hima merujuk pada larangan yang diberikan terhadap penggembalaan hewan ternak di wilayah tertentu. Pada mulanya, kawasan tersebut memang dibuka untuk umum sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya secara bebas. Akan tetapi, penguasa atau pemerintah kemudian menetapkan kawasan itu secara khusus agar dapat digunakan guna keperluan tertentu, contohnya sebagai area penggembalaan hewan ternak yang berasal dari zakat.
Dari uraian tersebut, tampak jelas bahwa hima bukanlah kawasan yang sejak awal tertutup bagi publik. Sebaliknya, hima awalnya merupakan lahan yang bisa diakses siapa saja, kemudian ditetapkan oleh pihak berwenang untuk tujuan-tujuan spesifik, seperti pemeliharaan hewan ternak milik masyarakat yang berhak menerima zakat.
Ibnu Hajar juga menuturkan bahwa tujuan utama penetapan hima ialah menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam di dalamnya. Kawasan mati atau lahan yang semula tidak dikelola kemudian dilindungi agar rumput-rumputan di atasnya bisa tumbuh dengan subur dan baik. Hasilnya, kawasan itu siap digunakan untuk menggembalakan jenis hewan ternak tertentu saja, sedangkan jenis ternak lainnya tidak diizinkan masuk ke dalamnya.
Dengan penjelasan ini, bisa dipahami bahwa penetapan hima bertujuan untuk mencegah pemanfaatan kawasan secara sembarangan. Pembatasan akses dilakukan dengan harapan sumber daya yang tersimpan di dalamnya tetap terjaga kualitas dan kuantitasnya, sehingga tetap dapat dimanfaatkan sesuai kepentingan yang telah ditentukan.
Awal Mula Penerapan Hima di Kalangan Masyarakat Arab
Secara historis, konsep hima sebenarnya sudah dikenal luas oleh masyarakat Arab sebelum kehadiran Islam, atau yang biasa disebut masa Jahiliah. Pada masa itu, apabila seseorang yang menjabat sebagai tokoh atau memiliki pengaruh politik singgah di sebuah daerah, ia akan memerintahkan anjingnya untuk menggonggong. Panjang pendeknya kawasan yang ditetapkan sebagai hima diukur dari sejauh mana suara gonggongan anjing tersebut terdengar. Area yang tercakup dalam jangkauan suara gonggongan itu kemudian dianggap sebagai hima pribadi si tokoh. Orang lain dilarang keras memanfaatkan lahan tersebut untuk kepentingan apa pun. Sementara itu, tokoh yang menetapkan hima tetap dapat memanfaatkan kawasan lain bersama dengan masyarakat umum.
Praktik semacam ini pada kenyataannya lebih menguntungkan pihak-pihak yang sudah memiliki kedudukan dan kekuasaan. Mereka mampu menguasai area-area tertentu demi kepentingan pribadi, sementara masyarakat biasa kehilangan hak mereka untuk memanfaatkan lahan yang sebelumnya terbuka bagi semua orang.
Ketika Islam hadir ke tengah-tengah masyarakat Arab, Rasulullah saw langsung melarang praktik penetapan hima dengan cara yang disebutkan tadi. Nabi menegaskan tegas bahwa kewenangan menetapkan kawasan hima hanyalah hak Allah dan Rasul-Nya. Bukan hak siapa pun yang ingin menguasai tanah hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.
Dalam implementasinya, hima yang disyariatkan dalam Islam ditetapkan semata-mata untuk tujuan-tujuan yang bersifat umum dan bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya meliputi tempat penggembalaan kuda-kuda yang dipersiapkan untuk berjihad di jalan Allah, unta-unta yang digunakan untuk mendukung perjuangan agama, serta hewan-hewan ternak zakat yang akan disalurkan kepada para penerima hak.
Dengan demikian, Islam tidak serta merta menghapus gagasan hima yang sudah ada. Yang diubah ialah tujuan dan tata cara penetapannya. Kawasan yang sebelumnya bisa dikuasai untuk kepentingan pribadi dialihkan fungsinya supaya memberi manfaat seluas-luasnya bagi kemaslahatan masyarakat umum.
Rambu-Rambu dalam Menetapkan Kawasan Hima
Dasar hukum mengenai siapa yang berhak menetapkan hima bersumber dari hadis Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Sha'b bin Jatstsamah. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa tidak ada hima kecuali milik Allah dan Rasul-Nya. Sebagai contoh sejarah, Umar bin Khattab pernah menetapkan kawasan Syaraf dan Rabadzah sebagai hima.
Hadis ini kemudian menjadi rujukan utama para ulama ketika membahas persoalan kewenangan penetapan hima dan untuk kepentingan apa kawasan tersebut boleh ditetapkan.
Menurut penjelasan Syekh Zakaria al-Anshari, setelah wafatnya Rasulullah saw, kewenangan menetapkan hima beralih kepada pemerintah. Pemerintah memiliki otoritas untuk menetapkan kawasan tertentu sebagai hima, namun kewenangan ini tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun golongan tertentu.
Pemerintah hanya diperbolehkan menetapkan hima apabila kawasan tersebut membawa manfaat besar bagi masyarakat. Contoh pemanfaatan yang diizinkan antara lain penggembalaan kuda perang, pemeliharaan hewan ternak zakat, serta lahan penggembalaan bagi hewan ternak milik masyarakat miskin yang tidak memiliki akses ke lahan penggembalaan lain.
Selain itu, penetapan hima juga tidak boleh membebani atau menyulitkan rakyat. Pemerintah wajib memperhitungkan luas kawasan yang ditetapkan agar masyarakat tetap memiliki lahan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan usaha mereka.
Artinya, tidak sembarang kawasan boleh dijadikan hima. Pemerintah hanya diizinkan menetapkan sebagian area yang benar-benar diperlukan, sementara sisa kawasan lainnya tetap terbuka bagi pemanfaatan masyarakat secara umum.
Tingkatan Hima dan Status Hukumnya
Imam ar-Ruyani, ulama fikih bermazhab Syafi'i, membagi hima menjadi tiga kategori berdasarkan pihak yang berwenang menetapkannya.
Pertama, hima yang ditetapkan langsung oleh Rasulullah saw. Diriwayatkan bahwa Nabi pernah berdiri di puncak bukit kawasan Naqi yang bernama Ya'mal. Beliau kemudian mengisyaratkan tangan ke arah kawasan tersebut dan menyatakan bahwa tempat itu merupakan hima yang ditetapkan oleh beliau. Luas kawasan ini mencapai sekitar tiga mil. Rasulullah menetapkan area itu khusus sebagai tempat penggembalaan kuda-kuda perang kaum Muslimin, termasuk kuda milik para sahabat Muhajirin.
Kedua, hima yang ditetapkan oleh penguasa setelah Rasulullah saw wafat. Para khalifah sesudah Nabi memiliki kewenangan serupa untuk menetapkan kawasan hima. Namun, kewenangan ini tidak boleh dipakai demi kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok orang kaya tertentu. Apabila penetapan hima ditujukan untuk kuda perang, hewan zakat, atau hewan ternak rakyat miskin, maka ada ketentuan ketat yang harus dipatuhi.
Salah satu ketentuan pentingnya ialah penetapan hima tidak boleh menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Apabila kawasan yang ditetapkan sebagai hima justru mempersempit lahan penggembalaan sehingga warga kesulitan mencari pakan bagi ternak mereka, maka penetapan itu tidak boleh dilakukan. Sebaliknya, apabila penetapan hima tidak merugikan masyarakat dan masih tersisa lahan penggembalaan yang memadai, maka hal itu diperbolehkan. Praktik semacam ini pernah diterapkan oleh Abu Bakar Shiddiq dan Umar bin Khattab ra.
Ketiga, hima yang ditetapkan secara sepihak oleh individu dari kalangan rakyat biasa. Berbeda dengan pemerintah, individu atau perorangan tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kawasan hima atas tanah yang pada hakikatnya merupakan hak penggunaan bersama. Menurut pandangan Imam ar-Ruyani, penetapan hima oleh individu semacam ini hukumnya tidak diperbolehkan. Kawasan tersebut tetap berstatus sebagai lahan publik yang boleh dimanfaatkan semua orang, dan tidak berubah menjadi milik pribadi orang yang mengaku menetapkannya.
Mengaitkan Hima dengan Isu Lingkungan Masa Kini
Dari paparan di atas, terlihat bahwa konsep hima dalam Islam mengatur bagaimana sebuah kawasan tertentu boleh dan tidak boleh dimanfaatkan. Penetapan hima harus dilakukan oleh pihak yang sah dan berwenang, ditujukan untuk kepentingan umum, serta tidak boleh merugikan hak-hak masyarakat sekitarnya.
Meskipun pembahasan hima dalam literatur fikih klasik lebih banyak menyentuh pengaturan lahan penggembalaan, prinsip-prinsip dasarnya tetap bisa dirujukkan dalam konteks perlindungan hutan dan lahan di era modern.
Hal ini menjadi semakin relevan mengingat kondisi kebakaran hutan, degradasi lingkungan, dan penyusutan habitat satwa yang terus berlanjut saat ini. Prinsip kemaslahatan dalam pengelolaan ruang dan sumber daya alam menjadi nilai yang kian penting untuk dipegang.
Sehingga, gagasan hima dapat menjadi salah satu landasan etis dan religius dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan, dengan tetap memastikan bahwa hak masyarakat sekitar dan keseimbangan alam tetap terjaga bersama.